Matapublik.com, Kepahiang- Menanggapi nota pengantar raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disampaikan saudara Bupati pada paripurna terdahulu,hari ini Senin (20/07) DPRD Kepahiang menggelar rapat Paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas raperda tersebut diruang sidang utama kantor DPRD Kabupaten Kepahiang.
Dipimpin Ketua DPRD Kepahiang Windra Purnawan,SP dengan didampingi Wakil Ketua 1 Andrian Defandra,M.Si dan Wakil Ketua II Drs.M.Thobari Muad,SH serta dihadiri 20 Anggota DPRD rapat paripurna berjalan dengan tertib dan lancar.
Disampaikan Windra Purnawan, sebagaimana diketahui bahwa Bupati Kepahiang Dr.Hidayatullah Sjahid,MM.IPU telah menyampaikan Nota pengantar raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2019 pada paripurna 17 juli yang lalu, selanjutnya raperda tersebut akan ditanggapi oleh masing masing fraksi untuk diberikan pemandangan umum baik catatan,masukan ataupun saran.
Diawali dengan pemandangan umum fraksi Nasdem yang disampaikan oleh Bambang Asnadi, yang mengapresiasi atas kinerja Pemkab Kepahiang yang telah meraih opini WTP dari BPK RI atas LKPD 2019.
“WTP telah diraih sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 4 tahun kepemimpinan saudara Bupati dan Wakil Bupati untuk itu kami sampaikan selamat,” Ujar Bambang.
Ditambahkan Bambang Asnadi, melihat banyaknya program pembangunan seperti yang tergambar dalam Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 seperti pembangunan masjid agung,icon tugu kopi, penunjang pariwisata rest area dan guest house, bantuan bibit kopi sambung dan peningkatan gedung RSUD,puskesmas dan Infrastruktur jalan, serta peningkatan sarana dan prasaran pendidikan, maka kami fraksi nasdem mendorong saudara bupati untuk melanjutkan program pembangunan dan menyetujui raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD untuk dilanjutkan pembahasan pada tingkatan selanjutnya.
Fraksi Golkar GPPI disampaikan oleh juru bicara Eko Guntoro,SH, dalam penyampaiannya mengapresiasi kinerja pemerintah daerah yang mempertahankan predikat WTP, kita sama mengetahui bahwa mempertahankan tidak semudah meraihnya.
“Semoga keberhasilan ini senantiasa menjadi motivasi untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntable,” sampainya.
Ditambahkan Eko Guntoro, terhadap contoh realisasi pendapatan pajak daerah yang mencapai 156% pada dinas pendidikan sedikit mencuri perhatian,kita bangga atas kenaikan ini tapi disisi lain kita beranggapan bahwa ini merupakan penetapan pendapatan yang terlalu rendah pada tahun selanjutnya, hal ini perlu mendapatkan perhatian serius, selain itu adanya penurunan pendapatan dari sektor retribusi hal ini pun harus menjadi perhatian pemkab kepahiang. Melalui kesempatan ini juga fraksi GPPI menyarankan untuk dapat meningkatkan sarana penunjang penanganan covid-19 baik ruang isolasi ataupun APD, karena akhir akhir ini kasus covid menunjukkan kenaikan yang serius, fraksi Golkar GPPI juga mengajak kita semua untuk mematuhi protokol kesehatan.
“Selanjutnya dengan nengucapkan bissmillahirrohmannirrohim fraksi Golkar GPPI menyetujui dan siap untuk melakukan pembahasan pada tingkat selanjutnya,” Sampai Eko.
Fraksi PKB disampaikan Hj.Dwi Pratiwi, dalam penyampaiannya Fraksi PKB juga memberikan apresiasi atas raihan WTP untuk LKPD 2019, walaupun demikian fraksi PKB mendorong pemkab untuk menyelesaikan rekomendasi yang sudah disampaikan agar predikat WTP dapat dipertahankan, Fraksi PKB juga menyarankan untuk pemanfaatan terminal merigi secara maksimal serta peningkatan jalan simpang kota bingin dan lubuk penyamun yang hingga saat ini belum terealisasi.
“Fraksi PKB meminta kepada Pemkab Kepahiang terkait realisasi dana Covid-19 yang hingga saat ini belum dilaporkan mengingat angka positif Covid-19 yang terus bertambah, agar pelaksanaan penggunaan anggaran tepat guna,” sampai Dwi.
“fraksi PKB menyatakan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 setuju untuk dibahas,” Tambah Dwi.
Fraksi Demokrat Hati Nurani, disampaikan juru bicara Taswin Nata diningrat, dalam penyampaiannya ada beberapa hal yang perlu jadi perhatian serius pemkab kepahiang, diantaranya peran aktif kepala OPD dalam proses pembahasan,fraksi Nasdem meminta saudara bupati untuk berlaku tegas pada setiap jajaran kepala OPD dalam melengkapi setiap catatan dan laporan baik realisasi anggaran,neraca berikut laporan kinerja yang telah diberikan BPK RI yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan anggaran pada tahun berikutnya.
Ditambahkannya, bahwa pelaksanaan penyelenggaran dan pembahasan raperda ini dibutuhkan kerjasama agar dapat diselesaikan tepat waktu.
“Fraksi Demokrat Hati Nurani menyetujui raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 untuk dibahas,dan mengharapkan jajaran kepala OPD untuk aktif menghadiri proses pembahasan agar Raperda ini dapat diselesaikan tepat dengan waktu,” Pungkas Taswin.
Hadir dalam rapat paripurna Bupati Kepahiang Dr.Hidayatullah Sjahid,MM.IPU, Sekda kepahiang Zamzami,Z,SE.MM, Kasdim 0409RL Mayor.Inf Prabowo, Kabagren Polres Kompol.H.Beni Rasyid, Mewakili Kejari Kepahiang Zulsisfar,SH, Panitera Pengadilan Negeri kepahiang Herman,SH, Panitera Pengadilan Agama Saibu,S.Ag dan jajaran kepala OPD dalam lingkup pemerintah kabupaten Kepahiang. (Humas DPRD)
