Kepahiang, Matapublik.com – Belasan instansi di lingkungan Pemkab Kepahiang berhasil meraih penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) award tahun 2022 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bengkulu. Yakni 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepahiang, 2 Perbankan dan BPS Kabupaten Kepahiang.
Kepala OJK Provinsi Bengkulu, Tito Adji Siswantoro mengatakan, TPAKD awar yang diberikan pihaknya ke 13 instansi di Kabupaten Kepahiang sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan atas peningkatan inkluasi keuangan yang dijalankan.
Tugas yang dilakukan TPAKD Kepahiang untuk percepatan akses keuangan di daerah, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, dinilai sudah berjalan dengan baik.
“Atas kinerja yang telah dilakukan, kita memberikan apresiasi atau penghargaan. Dari sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kepahianglah yang bisa dibilang progresnya cepat dan pertama mendapatkan penghargaan,” kata Tito, kemarin.
Sementara itu, Bupati Kepahiang, Hidayattulah menyampaikan, TPAKD merupakan suatu forum koordinasi antar instansi dan stakeholder terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
Terdapat 4 program yang harus dijalankan TPAKD Kepahiang, hingga sekarang berjalan dengan baik, walaupun memang belum seluruh OPD di lingkungan Pemkab Kepahiang mencapainya.
“Program Perluasan Akses Keuangan, Program Penguatan Infrastruktur, Regulasi, dan Kelembagaan dalam Mendukung Akses Keuangan, Program Literasi Keuangan Program Asistensi, serta Pendampingan. Itu semua sudah dijalankan Pemkab Kepahiang dengan baik, sehingga mendapatkan apresiasi dari OJK,” kata bupati.
Dijelaskan Bupati, TPAKD Kepahiang dibentuk dengan tujuan mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, dalam rangka mendukung perekonomian daerah. Mencari terobosan, membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah dan menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk serta layanan jasa keuangan.
Kemudian mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif, antara lain untuk mengembangkan UMKM dan sejumlah usaha lainnya dan mendukung program pemerintah dalam upaya meningkatkan indeks inklusi keuangan di Indonesia.
“Di daerah kita ini, dalam rangka meningkatkan indeks inklusi keuangan segala transaksi sudah melibatkan perbankan seperti penyaluran BLT DD, itu melibatkan jasa keuangan untuk mengembangkan usaha masyarakat, termasuk kegiatan lainnya,” demikian bupati. (Adv)
