Kepahiang, MataPublik.com– DPRD kabupaten kepahiang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum fraksi fraksi DPRD terhadap rancangan APBD kabupaten kepahiang tahun anggaran 2021 dan Penyampaian nota pengantar Raperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) kabupaten kepahiang tahun 2020-2040 diruang sidang utama kantor DPRD kabupaten kepahiang pada Selasa (03/11/2020).
Dalam kesempatan itu Empat fraksi di DPRD Kabupaten Kepahiang diantaranya Fraksi Nasdem,Fraksi Golkar GPPI, Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Demokrat Hati Nurani, menyampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kepahiang Tahun anggaran 2021 dan menyatakan menerima dan setuju melanjutkan pembahasan dengan beberapa catatan dan masukan diantaranya:
Dari Fraksi Nasdem disampaikan juru bicara Maryatun, yang pertama memberikan apresiasi kepada saudari Plt.Bupati atas penyampaian nota pengantar APBD tahun 2021 dengan tetap mempedomani permendagri nomor 64 tahun 2020,fraksi nasdem juga menyikapi persoalan defisit yang besar mencapai Rp.212.456.855.526 diperlukan kerja keras saudari Plt.Bupati melalui TAPD dan OPD bersama Banggar DPRD untuk membahas secara menyeluruh agar dapat meminimalisir defisit,terkait kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun 2020 fraksi nasdem mengingatkan kembali untuk dapat dipertimbangkan kembali untuk dilaksanakan pada tahun anggaran 2021.
Ditambahkannya Fraksi Nasdem mengharapkan dalam pembahasan RAPBD 2021 nanti rasionalisasi anggaran yang dilakukan dalam menutupi defisit hatus mendalhulukan urusan wajib yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat kabupaten kepahiang.
Selanjutnya berkaitan dengan permasalahan peningkatan PAD melalui sektor agribisnis,Pariwisata agro industri perkebunan dan perikanan harus dicermati juga arah kebijakan pembangunan dalam RAPBD 2021,terakhir fraksi nasdem meminta dalam penyusunan APBD harus dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat agar kebutuhannya dapat diakomodir dalam RAPBD tahun 2021 utamanya hasil reses DPRD.
Fraksi Golkar GPPI disampaikan juru bicara Eko Guntoro,SH menyampaikan apresiasi kepada saudari Plt.Bupati yang telah mengajukan Rancangan APBD 2021 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, namun berharap pada saat pembahasan nanti TAPD dan OPD secara konsisten untuk selalu hadir, fraksi Golkar GPPI juga menyoroti besarnya defisit sehingga dibutuhkan kerja keras dari TAPD dan OPD serta banggar untuk membahas program fan kegiatan yang benar benar prioritas atau pro rakyat sehingga dalam menekan defisit ini tidak mengorbankan kepentingan masyarakat,kedepan kami meminta pemkab kepahiang dapat melakukan inovasi dalam mengusahakan kebutuhan anggaran kepada pemerintah pusat.
“Selanjutnya fraksi Golkar GPPI meminta kepada saudari Plt. Bupati untuk menjelaskan rincian pengembalian pinjaman kepada PT.SMI sebesar RP.27.298.442.492,00 namun kami juga menyoroti pekerjaan dilapangan yang dananya bersumber dari PT.SMI sangat jauh dari harapan dan dikhawatirkan tidak sesuai dan tepat waktu,untuk itu kami meminta kepada saudari Plt Buoati dapat memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum untuk mengawasi lebih ketat pekerjaan dimaksud, kami tidak ingin masyarakat yang telah berharap banyak pada pekerjaan dimaksud merasa kecewa,terkait waktu pengerjaan dan pengembalian pinjamannya kami juga berharap Plt Bupati dapat menjelaskannya,” Sampai Eko Guntoro.
Terakhir Fraksi Golkar GPPI meminta agar APBD dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai dengan RKPD untuk kepentingan masyarakat, Fraksi Golkar GPPI juga menyikapi soal pelaksaaan Pilkada yang sudah semakin dekat dan melalui saudari Plt.Bupati untuk mengingatkan pemerintah desa terkait pelaksanaan protokol kesehatan,sampainya.
Fraksi kebangkitan bangsa disampaikan HJ. Dwi Pratiwi NS, diantaranya meminta kepala OPD untuk lebih berusaha lagi dalam menarik dana pada pemerintah pusat untuk kabupaten keoahiang, Fraksi Kebangkitan Bangsa juga meminta eksekutif untuk berinovasi dan mencari sumber PAD sehingga target yang sudah ada dapat selalu ditingkatkan, fraksi kebangkitan bangsa juga menyikapi permasalahan selisih defisit anggaran pada KUAPPAS yang disepakati dengan nota raperda yang disampaikan,mengapa hal ini bisa terjadi dan mohon penjelasan,sampai Hj Dwi Pratiwi.
“fraksi kebangkitan bangsa juga mengharapkan eksekutif untuk dapat mengajukan program dari sektor pariwisata kepada pemerintah pusat sehingga bisa basuk dalam program dan kegiatan pariwisata secara nasional,sehingga kabupaten kepahiang dapat menjadi tujuan wisata nasional tidak hanya bersifat lokal,terkahir meminta kepada eksekutif untuk dapat menyosialisasikan peraturan daerah yang telah disahkan kepada masyarakat,Pungkas Hj.Dwi Pratiwi.
Fraksi Demokrat Hati Nurani disampaikan oleh juru bicara Taswin nata dininggrat,dalam penyampaiannya mengucapkan terima kasih kepada saudari Plt.Bupati yang telah menyampaikan nota raperda APBD tahun 2021 tepat pada waktunya,terkait defisit yang besar fraksi demokrat hati nurani berharap kepada TAPD dan Banggar untuk merasionalisasikan dan menetapkan anggaran yang benar benar dibutuhkan masyarakat,terkait progres pekerjaan yang dananya bersumber dari PT SMI fraksi Demokrat Hati Nurani juga mempertanyakan sejauh mana dilakukan dan kendala yang dihadapi berikut solusi yang disiapkan dalam menyelesaikannya.
“Pada struktur APBD tahun 2021 terdapat belanja bantuan sosial sebesar Rp.500.000.000 dan belanja hibah sebesar Rp.24.617.900.000,kami fraksi demokrat hati nurani meminta saudari Plt.Bupati untuk dapat merincikan kemana saja anggaran ini akan dipergunakan yng ditetapkan dalam surat keputusan Bupati Kepahiang, terkait pekerjaan fisik pada APBD tahun 2020 kami ingatkan kembali agar dengan wajtu yang terbatas ini daoat segera diselesaikan dan terakhir Fraksi Demokrat Hati Nurani mengingatkan kembali kepala OPD melalui saudari Plt Bupati untuk dapat hadir pada saat pembahasan baik itu menyangkut anggaran ataupun raperda sehingga pejabat yang hadir dapat memberikan kebijakan atau mengambil keputusan pada saat pembahasan,Ujar Taswin Nata Diningrat.
Setelah mendengarkan pandangan umum dari Fraksi-Fraksi DPRD,selanjutnya dilaksanakan penyampaian nota pengantar raperda RP3KP oleh Plt.Bupati Kepahiang Netti Herawati,S.Sos.
Disampaikan oleh Plt.Bupati Kepahiang Netti Herawati,bahwa Raperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) merupakan kegiatan multi sektor yang berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat, Pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi rakyat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman.
“Pemkab kepahiang mempunyai tugas untuk menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan pemukiman,kami harap rancangan perda tersebut agar kiranya dapat dibahas pada masa sidang ketiga ini dalam rangka menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”Sampai Netti Herawati.
Rapat Paripurna dipimpin Wakil ketua 1 Andrian Defandra,M.Si dengan didampingi Wakil Ketua II Drs.H. M Thobari Muad,SH serta dihadiri 17 anggota DPRD Kabupaten Kepahiang.
“Alhamdulillah hari ini kita sudah memberikan Pandangan umum fraksi fraksi DPRD terhadap Rancangan APBD Kabupaten Kepahiang tahun anggaran 2021 kepada saudari Plt Bupati dengan baik dan lancar, semua fraksi menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan Rancangan APBD TA 2021,Pada kesempatan paripurna hari ini juga kita sudah menerima rancangan raperda RP3KP dari eksekutif, atas nama lembaga DPRD saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setingi tinginya kepada rekan rekan pimpinan dan anggota DPRD,serta undangan dan hadirin yang hadir dalam rapat Paripurna hari ini,”kata Andrian Defandra,M.Si
Dilanjutkan Andrian, terhadap Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD ini akan ditanggapi saudari Plt Bupati dalam rapat paripurna Jawaban Bupati terhadap Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, dan untuk raperda RP3KP sesuai dengan mekanisme pembahasan raperda akan dilanjutkan dengan memberikan kembali pandangan umum fraksi-fraksi DPRD kabupaten kepahiang dalam rapat paripurna yang diagendakan banmus pada hari Rabu 04 November 2020.
Hadir dalam rapat Paripurna Plt.Bupati Kepahiang Netti Herawati,S.Sos, Kapolres Kepahiang diwakili Kabag ren Kompol H.Beni Rasyid, Kajari Kepahiang diwakili Zulsisfar,SH , Sekretaris Pengadilan Negeri Kepahiang Achwan,SH, Ketua Pengadilan Agama Kepahiang M.Yuzar,S.Ag.MH, Pabung Kepahiang Mayor.Arh.M.Zaini, Sekretaris Daerah Zamzami,Z,SE.MM, Para asisten dan staf ahli Setda serta jajaran kepala OPD dalam Lingkup pemerintah kabupaten Kepahiang.
(Advetorial)
