Kepahiang,Matapublik.com – Bertempat di balai desa Imigrasi Permu kecamatan kepahiang, ketua DPRD kabupaten kepahiang Windra Purnawan,SP bersama anggota DPRD daerah pemilihan 1 Hendri,A.Md, Franco Escobar,S.Kom, RM.Johanda,S.Pd, dan Riswanto menggelar kegiatan reses pada Selasa (16/02/2021).
Reses yang digelar secara terbatas ini dihadiri para perangkat desa,tokoh masyarakat dan tokoh perempuan ini berlangsung dengan baik dan lancar.
Ketua rombongan Hendri,A.Md mengatakan reses kali digelar terbatas karena saat ini kita masih dalam masa pandemi.
“Diskusi kali ini kita adakan secara terbatas,untuk itu kami sudah nenyiapkan kuesioner yang dapat bapak ibu isi dalam menyampaikan aspirasi yang akan kami rangkum hari ini,”kata hendri.
Salah satu peserta reses yang hadir Rusmedi menyampaikan saran agar DPRD dan Bupati harus menjalankan amanah ini dengan baik, sinkronisasi antar lembaga harus tetap dijalankan agar proses pembangunan ini dapat berjalan dengan baik.
“kami hanya mengingatkan, bukan menggurui, jalankanlah amanah masyarakat ini dengan baik sesuai dengan peraturan, kami tidak rela kalau wakil kami atau orang yang kami beri amanah ini bermasalah dengabn hukum,”sampainya.
Peserta reses lainnya Boy menyampaikan usulan tentang pembangunan drainase.
Kami tinggal didesa talang jarang yang selalu terendam banjir bila hujan karena tiadanya drainase,pernah kami niat bangun menggunakan dana desa tapi dilarang karena penjelasannnya ini merupakan aset provinsi,sampainya.
“pernah akan dibangun dengan menggunakan dana desa,tapi dilarang karena merupakan aset provinsi, mohon solusinya pak dewan,” sampai boy.
Usulan lainnya disampaikan Elvi sukesih terkait pembangunan gedung posyandu.
“alhamdulillah didesa kami untuk sektor pendidikan dan kesehatan sudah terpenuhi, usulan kami sebagai ibu-ibu desa ini mohon untuk dibangun gedung posyandu, karena saat ini kami masih menumpang di rumah penjaga balai desa ini,” sampainya.
Menanggapi saran dan usulan warga tersebut Windra Purnawan mengatakan bahwa 1,5 tahun masa jabatan anggota DPRD saat ini kami telah berkomitmen untuk menjalan kan tugas pokok dan fungsi kami sesuai aturan perundangan yang berlaku.
“Fungsi penganggaran, pengawasan dan legislasi telah dijalankan dengan baik sesuai kapasitas sebagai anggota DPRD kabupaten kepahiang,”ujarnya.
Tahap awal Bupati dan DPRD sudah melakukan perubahan wajah pasar kepahiang, sertifikasi pada aset-aset yang dimiliki kabupaten kepahiang,dan peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten kepahiang.
“Tahun 2021 ini sudah kita anggarkan pembangunan waterpark skala nasional dikecamatan kabawetan,” ujarnya.
Komitmen Bupati dan DPRD dalam hal pengembangan pariwisata merupakan solusi kita dalan peningkatan PAD bagi kabupaten kepahiang.
“Hampir 17 tahun kabupaten kepahiang berdiri PAD kita tidak signifikan, itu artinya hanya menghabiskan anggaran yang ada,hal ini yang akan kita rubah,”ujarnya.
Masih dikatakannya kalu sumber PAD kita meningkat tentu proses pembangunan ini akan lebih mudah kita lakukan.
Terkait pembangunan drainase dijelaskan windra inilah hal yang rumit, bukan hanya dikabupaten kepahiang tapi secara nasional, anggaran ada tapi tidak dapat dibangun sedangkan masyrakat menjerit, sikapi hal ini diminta kepada Dinas PU untuk bersurat kepada provinsi,masih ada solusi,kita minta kawan kawan dinas PU ini untuk berpikir.
“Kirim surat keprovinsi, pinjam aset ini, kita perbaiki drainase ini,selesai kita kembalikan, secara administrasi kita benar dan masyarakat kita tidak menjerut kebanjiran, ini penting dan mendesak,”pinta Windra.
“Mengenai pembangunan posyandu, jika pihak desa tidak dapat membangun kita minta untuk menyampaikan usulan kepada dinas kesehatan agar hal ini dapat ditindaklanjuti,”pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan reses kepala dinas pertanian, perwakilan dinas perikanan, perwakilan dinas Pekerjaan Umum, dan camat kepahiang. (Adv/Redaksi)
