Mata publik, Kepahiang- Ketua Komisi I DPRD Kepahiang Ansori M, Senin (4/11/19) melakukan inspeksi mendadak ke RSUD Kepahiang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kepahiang itu mengecek secara langsung sejumlah sarana dan prasarana yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepahiang, diantaranya persediaan obat-obatan, ruang inap pasien, administrasi hingga kondisi pasien yang sedang dirawat.
Dalam kesempatan itu, Ansori tidak ingin adanya keluhan masyarakat yang merasa kurang mendapatkan pelayanan maksimal dari petugas medis rumah sakit. Misalnya, pasien yang sedang berobat mendapat perlakuan judes dari perawat petugas medis.
“Jangan ada lagi perawat atau petugas medis yang tidak melayani pasien dengan maksimal, judes misalnya. Layani pasien dengan ramah, baiknya pelayanan kesehatan di rumah sakit ini tentu dengan baik pula diterima pasien agar mereka lekas sembuh,” jelas Ansori.
Selain itu, dewan juga memantau tempat pengelolaan sementara (TPS) limbah medis pihaknya menyarankan agar mendapatkan legalitas pengelolaan dan layanan, izin lingkungan dan izin pengelolaan limbah medis. Seperti belum tersedianya mesin pemusnahan limbah medis padahal sudah dianggarkan APBD TA 2019 sebesar Rp 3 miliar, namun belum diadakan.
“Yang jelas, Komisi I bukan cari masalah, namun menggandeng bagaimana rumah sakit yang merupakan mitra kerja komisi diperhatikan pemerintah daerah untuk mendapatkan sarpras yang memadai. TPS limbah medis masih belum memenuhi standar, incenerator batal dilelang, kemudian persoalan lain adanya hutang obat-obatan yang harus dicarikan solusi bersama,” jelas Ansori.
Direktur RSUD Kepahiang dr. Hulman August Erickson menjelaskan, pelayanan rumah sakit terus ditingkatkan saat ini RSUD Kepahiang sudah meraih akreditasi utama bintang 4. Kekurangan sarana prasarana yang ada diusulkan pihaknya pada Pemkab Kepahiang, meski TPS sementara limbah medis misalnya yang harus disediakan.
“Mesin pemusnahan limbah medis di rumah sakit ada, tapi tidak boleh dipergunakan lagi, pertama masalah izin dan lokasi. Pengadaan baru harus dipersiapkan perencanaan yang matang, kami juga berupaya untuk menyelesaikan kewajiban rumah sakit soal hutang obat-obatan dan barang habis pakai yang sudah dicicil Rp 700 juta dari total kisaran Rp 3 miliar,” jelas Hulman.(Nn/Adv)
