Kepahiang, MataPublik.Com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kepahiang tahun 2020 bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja Komisi II diruang rapat badan anggaran DPRD Kabupaten Kepahiang, Rabu (21/04/2021).
Pemimpin rapat anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kepahiang Eko Guntoro, SH menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan untuk memudahkan pihaknya mendalami realisasi dan capaian program kerja yang dilaksanakan OPD mitra kerja komisi II pada tahun anggaran 2020 lalu.
“Tadi sama-sama kami bahas realisasi,capaian dan target serta serapan anggaran OPD mitra kerja komisi II. Alhamdulillah beberapa OPD ada yang mencapai target dan realisasi, tetapi ada juga yang tidak mencapai target,” Kata eko guntoro.
Masih dikatakan Eko Guntoro dengan adanya pembahasan bersama ini akan kita dapatkan bahan evaluasi serta rekomendasi untuk bahan perbaikan di tahun ini dan tahun tahun berikutnya.
“Program yang menyangkut kepentingan masyarakat baik itu pertanian perkebunan dan perikanan ini penting untuk diprioritaskan,apalagi ini merupakan program dan kegiatan yang merupakan visi dan misi Bupati Kepahiang,” jelas Eko Guntoro.
Masih dikatakannya, Banyak hal yang dibahas dan didiskusikan dalam rapat kerja bersama OPD mitra Komisi II, diantaranya target, realisasi dan capaian program dan kegiatan OPD.
Eko Guntoro Menyebut misalnya saat pembahasan bersama Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, pihaknya melakukan evaluasi terhadap lemahnya pencapaian PAD dari sektor Perikanan.
“Harapan kita terhadap OPD yang telah dibahas dapat membenahi kinerja melalui rekomendasi yang kita sampaikan, apalagi OPD yang menyangkut hajat hidup masyrakat yang sebagian besar kita ini petani dan peternak, untuk kemajuan kabupaten Kepahiang kedepan” tegas Eko Guntoro.
Ditambahkan Sekretaris Komisi II DPRD Joko Triono yang menyoroti penyampaian dari OPD tentang tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dia berharap OPD terkait dapat lebih optimal dalam menyikapi permasalahan ini.
“Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak dikabupaten kepahiang ini mencapai rekor tertinggi seprovinsi bengkulu, saya minta DPPKBP3A dapat lebih maksimal dalam melakukan sosialisasi dan pencegahan serta pendampingan agar kasus dan permasalahan seperti ini tidak kembali terjadi,” ungkapnya.
Masih dikatakan Joko Triono terkait bantuan sosial pada masyarakat tidak mampu, seperti ODGJ, lansia dan lainnya yang membutuhkan perhatian pemerintah.
“Kami minta OPD jangan diam saja apa yang menjadi kekurangan dan kebutuhan masyarakat yang harus
direalisasikan, sampaikan pada Bupati untuk diusulkan jika terkendala anggaran, sarana dan prasarana,” tegas Joko Triono.
Rapat pembahasan LKPJ dipimpin Eko Guntoro SH, hadir wakil ketua komisi II Nanto Usni, Sekretaris Komisi II Joko Triono dan anggota komisi II Maryatun dari OPD Mitra kerja hadir Kepala DPPKBP3A Dr.Periyandi, Kadis Pertanian Hernawan,S.PKP, Kadis Perdagangan Koperasi dan UKM Husni Thamrin, Kadis Pariwisata pemuda dan olahraga Tedi Adeba,ST,Plt Kadinsos Julian Muda, dan Kepala dinas Perikanan Rukismanto,S.PKP. (Advetorial/Hms)
