Kepahiang, Matapublik.Com – DPRD Kabupaten Kepahiang mulai memasuki tahapan penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Proses tersebut ditandai dengan diterimanya dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD sebagai dasar pembahasan sebelum rancangan APBD disusun dan disahkan.
Penyerahan dokumen berlangsung dalam rapat gabungan komisi di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Kepahiang, Jumat (10/7/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Gregory Dayefiandro, didampingi Wakil Ketua II Ansori serta Pelaksana Tugas Sekretaris DPRD, dan dihadiri seluruh anggota dewan.
Dokumen KUA-PPAS menjadi pijakan awal dalam merumuskan kebijakan fiskal daerah untuk tahun mendatang. Melalui pembahasan tersebut, DPRD akan mengkaji secara menyeluruh arah pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah agar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
Ketua DPRD Kepahiang Gregory Dayefiandro mengatakan pembahasan KUA-PPAS merupakan tahapan strategis karena menentukan prioritas pembangunan yang akan dibiayai melalui APBD 2027.
“Pembahasan KUA-PPAS menjadi tahapan strategis untuk memastikan setiap program yang dianggarkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Gregory, DPRD memiliki tanggung jawab memastikan setiap alokasi anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Karena itu, seluruh usulan program akan dibahas secara cermat dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, manfaat bagi masyarakat, serta dampaknya terhadap pembangunan daerah.
Ia menegaskan proses pembahasan akan mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, APBD yang dihasilkan tidak hanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Kepahiang.
Dalam pembahasan nanti, Banggar DPRD akan mencermati berbagai aspek, mulai dari kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, plafon anggaran sementara, hingga program prioritas yang diajukan oleh pemerintah daerah. Setiap rencana kegiatan akan dianalisis agar memiliki manfaat yang jelas bagi peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, maupun sektor-sektor strategis lainnya.
DPRD berharap proses pembahasan KUA-PPAS dapat menghasilkan APBD Tahun Anggaran 2027 yang lebih berkualitas dan responsif terhadap tantangan pembangunan. Selain menjadi instrumen pengelolaan keuangan daerah, APBD juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kepahiang.
Melalui pembahasan yang matang dan melibatkan seluruh unsur DPRD, arah pembangunan Kabupaten Kepahiang diharapkan semakin terukur, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.[Adv]

















